Peran-Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

Terlaksananya hukum Islam merupakan merupakan hasil nyata dari perjuangan rakyat selama ini untuk dapat melaksanakan syari’at (hukum) dalam segala aspek kehidupan. Misalnya di Aceh, secara yuridis dasar pijakan pelaksanaan ini berawal dari diberikannya kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh untuk dapat menyelenggarakan keistimewaan dalam tiga bidang, yang meliputi bidang agama, pendidikan, dan peradatan. Semua pernyataan ini tertuang dalam Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mahkamah syari’ah merupakan badan yang akan melaksanakan syari’at Islam ini secara kaffah, serta pembentukan qanun. Hal ini sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan adanya dua Undang-undang ini peluang menjalankan hukum Islam secara kaffah, dalam semua aspek kehidupan menjadi lebih terbuka dan mudah.

Untuk tegak dan terlaksananya hukum (syari’at Islam) ini secara menyeluruh sudah tentu dibutuhkan beberapa faktor pendukung. Dari segi penanggung jawabnya, setidaknya ada beberapa unsur, yang mana di antaranya adalah pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu.

Berangkat dari pemikiran dasar tadi, tujuan dalam penulisan makalah ini adalah dalam rangka mengkaji “peran serta masyarakat dalam penegakan hukum”. Tulisan ini nantinya akan mencoba untuk mengangkat berbagai asumsi dasar tentang peran masyarakat dalam penegakan hukum, baik ditinjau dari jurisprudensi dan perundangan serta nilai yang terkandung dalam al-Qur’ān, al-Sunnah, Qanun, Undang-undang, serta praktek masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

Berbagai wacana yang dituangkan dalam berbagai media, hasil penelitian, survei, seringkali penegakan hukum hanya diartikan sebagai proses peradilan di pengadilan. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai  tindakan represif belaka. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai proses penyelesaian perselisihan belaka. Pengertian-pengertian tersebut dapat menyesatkan, karena tidak menyentuh secara menyeluruh fenomena dan masalah penegakan hukum. Ketika penegakan hukum hanya diartikan sebagai proses di pengadilan belaka, maka akan menyesatkan, karena semestinya penegakan hukum bukan  sekedar beracara di pengadilan, tetapi juga di kejaksaan dan kepolisian.

Hukum merupakan aturan, ketentuan dan norma. Adanya hukum bermakna adanya keteraturan yang tertib dan pasti, ketiadaan hukum dan penegakannya akan mengakibatkan kekacauan.

Dimata para intlektual pemahaman terhadap penegakan hukum juga bervariatif. Seorjono Soekanto,

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh Sukarton Marmosudjono, bahwa Penegakan hukum adalah keseimbangan dari keseluruhan keberadaan dan kepribadiannya dan bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Hal senada juga dikemukakan oleh Salahuddin Wahid, bahwa Penegakan hukum adalah upaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah hukum tersebut.

Peran serta bila ditinjau dari kacamata politik hukum merupakan bagian dari partisipasi masyarakat

Bentuk-bentuk peran serta antara lain pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan rencana. Bentuk-bentuk lain seperti dengar pendapat, angket lisan maupun tertulis, pertimbangan melalui lembaga masyarakat, hak bicara dari komisi pertimbangan, dan sebagainya.

Pada tingkatan konstitusi, sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945, secara eksplisit dan implicit memberikan jaminan konstitusi kepada warganegara atau masyarakat dalam kedudukannya di dalam pemerintahan maupun di dalam pembangunan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai bentuk hak dan kemampuannya dalam pemerintahan. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian diatur pula dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Kemudian dalam Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

  Aturan tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan, termasuk dalam penegakan hukum, secara jelas diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999. Ketentuan itu secara tegas disebutkan dalam Bab VI Pasal 8 sebagai berikut:

Kemudian dalam Pasal 9 ditegaskan mengenai bentuk peran serta masyarakat dengan mengatur bahwa:

Dari ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Negara, termasuk penegakan supremasi hukum, masyarakat masyarakat memiliki peran yang sangat penting.

Selain tersebut di atas sebenarnya masih banyak lagi peran serta masyarakat dalam mewujudkan Negara yang baik dan makmur. Peran-peran tersebut bersifat tindakan personal semata sebagai wujud moralitas berbangsa dan tentu juga pesan agama, sebagaimana naluri setiap manusia mempunyai hasrat untuk menciptakan rasa aman, adil, damai, dan sejahtera.

Faktor krusial yang sangat dominan berperan sebagai upaya penegakan hukum dalam masyarakat adalah amanahnya aparatur penegak hukum dalam mengembankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena aparatur penegak hukum merupakan subyek dan obyek dari hukum. Artinya mereka memiliki dua identitas, yakni selain sebagai aparat yang bertugas memberikan perlindungan dan ketentraman serta keadilan pada masyarakat ia juga merupakan masyarakat biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan hukum. Oleh karenanya baik dan buruk  penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah bergantung pada keamanahan aparatur penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya.

Akhir-akhir ini penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat belum mampu memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Keadaan ini salah satu sebabnya tidak lain ditimbulkan oleh perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri, mereka dalam menjalankan tugas seringkali terjebak dalam praktek yang bertentangan dengan hukum, seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang hanya mementingkan urusan pribadi. Sementara di sisi produk hukum itu sendiri belum mampu mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Di sisi lain pula, hukum-hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, karena kebanyakan Undang-undang dibuat ketika ada sebuah peristiwa.

Selain aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum, yang tidak kalah pentingnya juga adalah peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai sosial control.

 

Al-Qur’ān sebagai kalamullah merupakan petunjuk syari’at bagi manusia, yang di dalamnya terdapat banyak tuntunan bagaimana manusia mempertanggung jawabkan hidupnya. Dalam Islam, tuntunan tersebut antara lain berupa amar ma’ruf  dan nahi mungkar yang merupakan salah satu kriteria untuk menjadi khairun ummah (umat terbaik). “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, memerintah kepada kebajikan (ma’ruf) dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.”

Dalam definisi yang sederhana, amar ma’ruf  berarti menyeru kepada suatu kebajikan.

Di antara ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur’ān tentang amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah QS. al-Maidah: 2, QS. Ali ‘Imran: 104 dan 110,  QS. al-Taubah: 71. Ayat-ayat ini memberikan anjuran kepada orang-orang yang beriman untuk saling membantu dalam melakukan perbuatan kebajikan dan tentu tidak untuk sebaliknya. Selain ayat al-Qur’ān banyak juga terdapat hadīth Nabi Muhammad Saw. yang menyerukan untuk amar ma’ruf nahi mungkar, di antaranya, hadīth riwayat Imam Muslim, yang artinya: Muslim meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudry Ra., Ia berkata: “ Aku pernah mendengar Rasulullah  Saw. bersabda: Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia menyingkirkan dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Akan tetapi mengubah dengan hatinya itu merupakan serendah-rendah iman.”

Dalam konteks penerapan dan peran serta dalam penegakan hukum, setidaknya ayat dan hadīth tersebut dapat dijadikan sebagai spirit yang harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga keinginan untuk mewujudkan hukum (syari’at) yang kaffah dapat terlaksana dengan baik. Tentunya hal ini juga tidak mungkin terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya.

Semangat dasar dari ajaran Islam nampaknya juga sudah terakomodir dalam Qanun yang dibuat pemerintah Aceh demi terlaksananya hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam berbagai Qanun Aceh. Qanun-qanun tersebut antara lain, misalnya “Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya” dalam Pasal 10 disebutkan:

Selanjutnya dalam “Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)” dalam Pasal 9 disebut:

Selanjutnya dalam “Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)” pada Pasal 8 disebutkan:

Kemudian dalam “Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat” pada Pasal 30 disebutkan:

Dari beberapa Qanun yang termuat dalam beberapa Pasal di atas, dapat dipastikan bahwa peran serta masyarakat dalam ikut serta menegak-kan hukum merupakan sendi dasar tegaknya supremasi hukum yang kaffah. Adalah suatu yang jauh dari harapan tegaknya hukum apabila pihak-pihak terkait tidak bersama-sama mewujudkannya dalam sebuah aksi nyata. Dengan melihat gambaran Qanun-Qanu di atas nampa jelas bagaimana posisi masyarakat, yaitu peran sertanya dalam penegakan hukum, yaitu hanya sebatas ikut berperan mengawasi, mencegah dan ikut terlibat membantu aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, Nampak jelas bahwa Qanun tidak memberikan wewenang pada masyarakat dalam menghakimi (menghukum pelanggar hukum), karena itu hanya kewenangan aparatur penegak hukum resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika tidak demikian, kepada setiap warga diberikan wewenang lebih dari wewenang yang telah dijelaskan dalam Qanun, maka penegakan hukum juga tidak efektif dan akan timbulnya timpang tindih wewenang, yang akan berakibat kacaunya penegakan hukum itu sendiri.

Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan hukum telah memberikan dampak yang sangat positif terlaksananya hukum. Ini bisa dilihat minimal dari dua aspek:

Namun, disamping itu ada kenyataan lain yang sangat disesalkan dari peran serta masyarakat ini. Karena banyak praktek yang terjadi dimasyarakat, akibat peran ini, telah menimbulkan dampak yang negative, dimana pada akhirnya tindakan ini mengarah kepada pelanggaran hukum (syari’at) itu sendiri. Ada beberapa kasus yang bisa diambil sebagai contoh kasus, antara lain, ketika masyarakat menangkap pasangan yang diduga melakukan khalwat, masyarakat seringkali memberikan hukum, padahal tindakan seperti ini tidak dibenarkan, bahkan itu dilarang syari’at. Contohnya, ketika mereka mengarak keliling pasangan tersebut, bahkan menelanjanginya.

Masih banyak lagi, selain contoh tadi, peran masyarakat yang bertolak belakang dengan kewenangan mereka yang sebenarnya, sebagaimana yang sudah dibatasi dalam Qanun-qanun di tadi. Disamping itu, bila diperhatikan, adanya ketimpang tindihan dengan kewenangan hukum adat, dimana lembaga adat telah diberikan kewenagan yang seluas-luasnya, sehingga kadang-kadang pada akhirnya berujung pada hal yang bertolak belakang dengan hukum (syari’at) itu sendiri. Inilah sekelumit persoalan di antara sekian banyak kasus yang terjadi sebagai salah satu konsekuensi salah memahami peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.

BAB III

PENUTUP

Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum merupakan  bagian integral bagi terlaksananya hukum. Namun, ternyata dari peran serta masyarakat ini juga banyak ditemukan pelanggaran hukum. Untuk itu ada beberapa hal yang setidaknya bisa dijadikan bahan kajian lebih lanjut, yaitu: 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akhamad, et. al., Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002.

Al-Yasa’ Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari’at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2005.

Barda Wawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hasan Shadly, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Bina Askara, 1987.

Imam al-Nawawi, Riyadhu al-Shalihina, terj. Ibn Abdurrahim, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2006.

Jabbar Sabil, et. al., Syari’at Islam di Aceh: Problematika Implementasi Syari’ah, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2009.

M. I. Soelaiman, Pendidikan Dalam Keluarga, Bandung: Ramadhan, 1994.

Muin Fahmal, Peran Asasa-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta: UII Press, 2006).

Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 10.

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Pasal 9.

Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Pasal 8.

Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, Pasal 30.

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Salahuddin Wahid, Basmi Korupsi Jihad Akbar Bangsa Indonesia, Jakarta:  Pustaka Indonesia Satu dan Center For Good Governance Studies, 2003.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004.